AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Proyek pembangunan Coastal Road Teluk Ambon sepanjang 21 kilometer resmi memasuki tahap awal setelah mendapat dukungan pemerintah pusat.
Infrastruktur ini digagas Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebagai solusi atas kemacetan dan keterbatasan lahan di wilayah darat.
Coastal Road Teluk Ambon ini tidak hanya akan mengubah wajah Kota Ambon, tetapi juga menjadi indikator penting arah pembangunan Maluku ke depan—antara kemajuan, keberlanjutan, dan tata kelola yang akuntabel.
Proyek yang membentang dari Kota Jawa hingga Tanjung Martafons, Passo, Galala hingga Pelabuhan Yos Sudarso ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi bagian dari visi besar Maluku sebagai kota maritim modern, yang bebas dari kemacetan kronis dan tumbuh seiring prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurut Kasrul Selang, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, proyek ini lahir dari inisiatif langsung Gubernur Hendrik Lewerissa, yang memahami berbagai kendala pembangunan jalan di kawasan darat, seperti pembebasan lahan dan konflik sosial.
“Kalau membangun jalan di darat, terkendala pembebasan lahan dan masalah sosial. Dengan jalan pesisir, semua lebih efisien, estetis, dan sekaligus mempercantik Teluk Ambon,” ujar Kasrul, Selasa (26/8/2025) dikutip dari malukuprov.go.id.
Pernyataan ini mencerminkan pendekatan pragmatis namun tetap berorientasi jangka panjang—bahwa pembangunan tidak semata mengejar hasil cepat, tetapi juga mempertimbangkan lanskap sosial dan ekologis.
Tahapan Awal dan Komitmen Pemerintah
Pagi di hari yang sama, tim dari Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melakukan survei awal (Rapid Planning Study).
Jika hasilnya memadai, proyek akan melanjut ke Feasibility Study (FS), penyusunan masterplan, dan kemudian ke tahap Detail Engineering Design (DED).
Malam sebelumnya, Lewerissa menjamu tim dari BPIW dan Kemendagri di kediaman Mangga Dua, sekaligus menjalin komunikasi langsung dengan Kepala BPIW, Zevi Azzaino, untuk memastikan dukungan penuh Maluku terhadap proyek ini.
Coastal Road juga masuk dalam skema National Urban Development Planning (NUDP) yang melibatkan Bappenas.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam menjadikan proyek ini prioritas nasional—tetapi juga membuka ruang penting bagi publik untuk mengawasi konsistensinya.
Lingkungan dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Satu catatan penting dari Pemprov Maluku adalah soal kelestarian lingkungan.
Untuk itu, kerja sama disiapkan dengan Universitas Pattimura melalui Pusat Studi Lingkungan guna menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara ilmiah dan akuntabel.
