LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhamad Thaher Hanubun menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di DPRD Malra, Selasa (31/3/2026).
Dalam pidatonya, Hanubun menjelaskan bahwa LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta regulasi terkait lainnya. Ini adalah wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik,” kata Hanubun.
menurutnya, pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran, yakni RKPD, APBD, serta Perubahan APBD. Dari sana, pemerintah daerah menjalankan 40 urusan pemerintahan yang tersebar di 23 dinas, 8 badan, 2 sekretariat, 11 kecamatan, dan 21 puskesmas.
Secara umum, pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, meskipun diakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya. Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan efektivitas program agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi fokus bersama lintas sektor, baik pemerintah, DPRD, dunia usaha, maupun masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi indikator makro pembangunan, Bupati memaparkan sejumlah capaian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,57 persen, menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, angka kemiskinan mengalami penurunan tipis dari 21,22 persen pada 2024 menjadi 21,16 persen di 2025. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,1 persen, yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius melalui penciptaan peluang kerja baru.
Untuk stabilitas harga, inflasi daerah relatif terkendali di bawah 2,5 persen, meski sempat tercatat di kisaran 3,93 persen. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Bupati Thaher menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah yang hingga kini dinilai belum maksimal. Ia menegaskan bahwa belanja daerah ke depan harus lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
