AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menegaskan perannya sebagai lembaga pengawas dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Hal itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tata kelola keuangan sebagai langkah pencegahan potensi penyimpangan.
“Hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan guna menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan dalam menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik,” tegasnya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang hadir dalam paripurna menyampaikan keberhasilan Pemprov Maluku dalam meraih opini WTP dari BPK untuk keenam kalinya secara berturut-turut sejak 2019.
Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi fondasi awal dalam membangun kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan kredibel.
“Opini WTP di awal pemerintahan bukan hanya sekadar prestasi administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi kebijakan keuangan yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Lewerissa.
Ia juga menginstruksikan Sekda dan pimpinan OPD untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) guna menjamin keandalan pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan.
Ketua DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti temuan BPK secara konkret, sebagai wujud nyata perbaikan tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab.
Paripurna ini menandai komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)
