LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Menyikapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), DPRD Malra turun langsung ke sejumlah titik terdampak.
Setelah sebelumnya Komisi III meninjau kerusakan infrastruktur di Ohoi Weduar dan Ohoirenan, kali ini giliran Komisi II yang melakukan kunjungan ke tiga Ohoi terdampak yakni Ngefuit, Ohoiel, dan Ohoiwait, Jumat (6/6/2025).
Kunjungan Komisi II ini difokuskan pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya ketersediaan sembako dan layanan kesehatan.
Anggota Komisi II, Cristo Beruat, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pimpinan DPRD Malra.
“Kami turun langsung untuk mengecek ketersediaan obat-obatan dan sembako. Warga, khususnya di Ohoiel, menyampaikan keluhan tentang kurangnya bahan pangan pasca banjir,” ujar Beruat melalui pesan singkat.
Ia menambahkan, Komisi II segera menginventarisasi kebutuhan warga dan akan mengomunikasikannya dengan Dinas Sosial Malra untuk percepatan penyaluran bantuan.
Selain itu, Komisi II juga akan mendorong Dinas Kesehatan agar membentuk posko kesehatan di titik-titik terdampak, guna mengantisipasi risiko penyakit pasca banjir.
Meski sempat terhalang cuaca saat hendak menyambangi Puskesmas Ohoiel, Beruat memastikan bahwa laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius.
“Kami ingin pastikan bahwa persediaan obat-obatan aman, dan warga bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah,” tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya pada Rabu (4/6/2025), Pimpinan DPRD bersama Komisi III yang membidangi infrastruktur juga telah meninjau langsung dua Ohoi terdampak parah di Kecamatan Kei Besar Selatan, yakni Weduar dan Ohoirenan.
Hasil tinjauan menunjukkan kerusakan berat pada rumah warga, jalan, drainase, dan talud sungai.
Ketua DPRD Malra, Stepanus Layanan, telah menyerukan agar pemerintah kabupaten segera merelokasi warga ke tempat yang lebih aman dan menetapkan status tanggap darurat.
Kehadiran dua komisi DPRD Malra di lokasi bencana menandai adanya sinergi antarlembaga legislatif dalam mendorong penanganan yang holistik dan lintas sektor—mencakup aspek infrastruktur, logistik, serta kesehatan masyarakat.(*)
