AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon meminta masyarakat untuk memahami kondisi riil yang dihadapi lembaga tersebut dalam penanganan bencana.
Keterbatasan logistik dan jumlah personel menjadi tantangan utama, namun komitmen untuk melayani masyarakat tetap dijaga.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan menjelaskan, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana terus diupayakan meskipun stok logistik tidak selalu tersedia di gudang.
“Kami tidak menyampaikan bahwa logistik habis, melainkan menjelaskan bahwa kami sedang menunggu pasokan dari pihak ketiga. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar,” tegas Tatipikalawan dalam Rakor Evaluasi Penanggulangan Bencana, Selasa (8/7/25) di Balai Kota Ambon seperti yang dikutip dari ambon.go.id.
Ia menambahkan, keterlambatan bantuan juga kerap disalahartikan oleh warga sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah.
Padahal, dengan personel yang terbatas, BPBD Ambon harus memprioritaskan penanganan berdasarkan urutan laporan yang masuk.
“Kami menangani laporan berdasarkan urutan yang masuk. Kami mohon pengertian masyarakat dan dukungan dari aparat desa untuk menjelaskan kondisi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.
Tatipikalawan menyampaikan, dalam situasi darurat, langkah awal penanganan dilakukan dengan menetapkan status bencana bersama Wali Kota.
Penetapan status ini menjadi dasar hukum bagi BPBD untuk bergerak cepat dan berkoordinasi dengan instansi lain.
“Kami selalu menegaskan bahwa penanganan bencana diawali dengan penetapan status oleh kami bersama Bapak Wali Kota. Dari status inilah, kami bisa cepat tanggap dan melaksanakan langkah teknis serta koordinasi dengan para stakeholder terkait,” tambahnya.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, BPBD tidak tinggal diam. Edukasi kebencanaan terus digencarkan melalui media sosial dan turun langsung ke masyarakat.
Upaya ini bertujuan mendorong partisipasi aktif warga dalam mitigasi bencana.
“Kami ingin pola pikir masyarakat berubah—tidak lagi menyalahkan pemerintah, tetapi menjadi bagian dari solusi dalam menjaga lingkungan dan bersiap menghadapi bencana,” ujar Tatipikalawan.
Ia juga meminta dukungan dari para kepala desa, raja, dan lurah agar menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta membantu menyampaikan informasi yang benar dan akurat.
Di akhir pernyataannya, Tatipikalawan menegaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama, apapun kondisi di lapangan.
