JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan nasional di sektor keamanan maritim melalui pembangunan National Maritime Surveillance System (NMSS) atau Sistem Pengawasan Maritim Nasional di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, wilayah perbatasan laut yang berbatasan langsung dengan Australia.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa memastikan, kebijakan Pemerintah Pusat terkait NMSS dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah Maluku.
Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di Indonesia guna meningkatkan keamanan laut, keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan perairan nasional.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Lewerissa turut mendorong percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas NMSS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menyurati langsung Bupati Kepulauan Tanimbar guna menindaklanjuti kebutuhan lahan tersebut.
“Sistem Pemantauan Maritim Nasional diharapkan dapat memberikan manfaat, termasuk meningkatkan keselamatan pelayaran, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan,” ujar Lewerissa dikutip dari malukuprov.go.id.
Sebelumnya, pada 4 Juni 2025, Lewerissa menerima kunjungan Kepala Zona Bakamla Timur, Laksamana TNI I Putu Darjatna, yang hadir bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, Affandy Hasanusi.
Pertemuan tersebut membahas kesiapan wilayah dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
Puncaknya, pada 3 Juli 2025, Bupati Kepulauan Tanimbar secara resmi menandatangani hibah lahan bersama Kepala Zona Bakamla Timur.
Penandatanganan ini menjadi penanda dimulainya pembangunan NMSS di Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Lewerissa juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan sistem ini, mengingat potensi besar yang dimilikinya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan timur.
Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal di laut, seperti pembajakan, penyelundupan, dan illegal fishing, serta menjadi alat bantu penting dalam operasi pencarian dan penyelamatan.
Dengan NMSS yang terintegrasi secara real-time, Indonesia akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengamankan wilayah lautnya, meningkatkan efisiensi pengawasan, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan laut.
Keberadaan sistem ini di Maluku juga diharapkan akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi dan keamanan regional, khususnya di wilayah perbatasan.(*)
