AMBON, JENDELAMALUKU.COM –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku resmi meluncurkan Operasi Bersih Gunung Botak sebagai langkah konkret untuk mengakhiri aktivitas tambang ilegal dan dugaan praktik upeti serta pembekingan yang selama ini meresahkan.
Langkah tegas ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Gubernur Maluku dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Bupati Buru, serta pimpinan organisasi perangkat daerah.
Juru Bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang menegaskan, inti dari rapat adalah mematangkan strategi penertiban terhadap Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
“Jadi dalam rapat tersebut dibahas bagaimana mekanisme penertiban, yang paling utama adalah penertiban terhadap penambangan liar atau Penambangan Tanpa Izin (PETI),” jelas Selang, Rabu (9/7/2025).
Pemprov Maluku tidak akan bergerak sendiri.
Penertiban ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri untuk memastikan tindakan di lapangan berjalan aman dan efektif.
Keterlibatan aparat negara juga untuk mengantisipasi perlawanan dari oknum yang selama ini memanfaatkan tambang ilegal sebagai ladang ekonomi pribadi.
“Yang jelas Gubernur dan Forkopimda sepakat bahwa yang namanya illegal apalagi illegal Mining, illegal Oil harus ditertibkan,” kata Selang.
Lebih jauh, pemerintah juga akan melakukan pendataan ulang dan verifikasi administratif terhadap koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dari 10 koperasi yang memiliki IPR, 6 telah terdaftar lengkap di sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sementara 4 lainnya masih bermasalah secara administrasi.
“Saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang memiliki IPR hanya ada 10 koperasi,” ujarnya.
Selang tidak menampik adanya dugaan praktik backing dan upeti yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk melindungi aktivitas tambang ilegal.
Dalam operasi ini, ia memastikan bahwa semua pihak yang bermain di balik layar juga akan ditindak.
“Secara regulasi harus ditindak oknum yang dalam tanda kutip membeking. Dalam penertiban ini juga harus ditindak,” tegasnya.
Pemerintah berharap semua pihak mendukung penertiban ini, termasuk koperasi resmi, aparat daerah, dan masyarakat sekitar.
Penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat dan teknis pelaksanaannya akan diumumkan secara terbuka kepada publik.
Operasi Bersih Gunung Botak bukan hanya soal tambang, tapi juga soal menegakkan hukum, membersihkan praktik kotor, dan mengembalikan tata kelola pertambangan rakyat ke jalur yang benar.(*)
