JAKARTA, JENDELAMALUKU.COM – Kebijakan pemerintah menayangkan wajah Presiden Prabowo Subianto beserta video program kerja di layar bioskop menuai kritik tajam dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk indoktrinasi yang tidak efektif.
Mustafa menyampaikan, penggunaan ruang publik seperti bioskop untuk menampilkan citra diri pemerintah merupakan bentuk pemborosan anggaran dan tidak seharusnya menjadi prioritas saat ini.
“Penayangan video atau film di bioskop mungkin menjadi salah satu cara untuk kemudian bagaimana membangun kepercayaan publik,” kata Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025) seperti yang dikutip dari Tirto.
Namun menurutnya, membangun kepercayaan publik seharusnya dilakukan melalui kerja nyata, bukan pencitraan semata.
“Namun yang perlu kami koreksi adalah untuk membangun kepercayaan publik itu harus dengan kinerja nyata,” jelasnya.
Mustafa juga menyoroti penggunaan dana negara untuk penayangan khusus di bioskop, yang menurutnya tidak tepat sasaran.
“Jadi tidak perlu kemudian mengeluarkan sumber daya untuk kemudian menyiapkan satu sesi khusus untuk mempromosikan kerja-kerja pemerintah,” kata dia.
Ia bahkan melihat kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menyampaikan pesan sepihak kepada masyarakat—sebuah proses indoktrinasi yang belum tentu berdampak positif secara luas.
“Ini kemudian kita melihat ada upaya proses doktrinasi terhadap keberhasilan dari pemerintah yang kemudian belum tentu dirasakan oleh semua orang, semua rakyat,” ungkapnya.
Kondisi sosial-politik yang belakangan diwarnai aksi unjuk rasa dan kericuhan, menurut Mustafa, semestinya dijawab dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, bukan sekadar pameran keberhasilan melalui media visual.
“Ini kan sebenarnya perlu dilakukan secara langsung, bukan dengan kemudian menampilkan keberhasilan-keberhasilan yang belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.(*)
