AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Mengantongi sertifikat kompetensi tak menjamin lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ambon langsung mendapat pekerjaan. Minimnya anggaran dan lemahnya program penempatan kerja membuat pelatihan berisiko berhenti di atas kertas.
Hal itu disoroti Anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw. Ia mendesak pemerintah daerah tidak sekadar menggelar pelatihan, tetapi memastikan lulusan benar-benar terserap kerja atau mampu membuka usaha mandiri.
“Keberhasilan BLK tidak cukup diukur dari banyaknya peserta. Yang paling penting bagaimana pengembangan karier dan penempatan kerja alumni secara berkelanjutan,” kata Laturiuw di Baileo Rakyat, Belakang Soya, Ambon, Senin (12/10/2026).
Menurut politisi Gerindra itu, lulusan BLK di bidang perbengkelan, tata boga, hingga tata busana telah memiliki sertifikat kompetensi. Namun tanpa pendampingan lanjutan dan akses permodalan, mereka terpaksa berjuang sendiri memanfaatkan keterampilan tersebut.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Ambon aktif mengidentifikasi peluang kerja dan memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI) agar keterampilan alumni selaras dengan kebutuhan pasar.
“Pemerintah harus membuka jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar alumni BLK ini dapat terserap,” ujarnya.
Laturiuw juga meminta pemerintah mempertimbangkan realokasi anggaran untuk pendampingan usaha dan akses modal bagi alumni yang ingin merintis usaha.
Ia menilai program BLK harus menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek pelatihan.
“Kalau sudah selesai pelatihan tapi tidak ada pengembangan usaha, berarti pemerintah belum secara utuh membantu warga,” tandasnya.
