AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan spirit Sapta Cita Lawamena dalam membangun Bumi Raja-raja ini selama masa jabatannya.
Hal ini disampaikan Lewerissa saat pidato perdananya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Rabu (5/3/2025) kemarin.
Lewerissa menyebutkan, persoalan yang ditemuinya saat kampanye menjadi dasar untuk menyusun berbagai program sebagai agenda perubahan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Abdullah Vanath.
“Sapta Cita Lawamena adalah pilihan diksi yang menggambarkan spirit dan strategi pembangunan yang menjadi landasan kita semua dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” tegas Lewerissa, Rabu.
Salah satu poin penting Sapta Cita Lawamena yang ditekankan pasangan Lewerissa-Vanath ini yakni memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku harus dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan.
Oleh karena itu, ASN harus memiliki keterampilan, sikap yang baik, serta dedikasi tinggi agar dapat memberikan kontribusi yang produktif demi kemajuan daerah Maluku.
Dia berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan keterampilan kerja, serta mendorong investasi yang mendukung kepentingan masyarakat Maluku.
“Kami memang memerlukan investasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi banyak putra-putri Maluku yang mencari pekerjaan. Namun, investasi yang kami inginkan adalah investasi yang mematuhi peraturan, etis, dan responsif. Kami berharap investasi ini dapat memberdayakan rakyat dan mendukung kemajuan Maluku,” ujar Lewerissa.
Pasangan ini juga fokus pada penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta memperhatikan kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
Masalah pendidikan, seperti kekurangan tenaga pengajar, distribusi tenaga pengajar yang tidak merata di pulau-pulau, serta kondisi infrastruktur pendidikan, menjadi perhatian serius Gubernur Maluku.
“Pendidikan dan infrastruktur pendukungnya harus menjadi prioritas bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Maluku,” ujarnya.
Kuantitas dan kualitas infrastruktur akan menjadi fokus utama Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memimpin Maluku selama lima tahun ke depan.
“Kami sangat menyadari bahwa Maluku adalah daerah kepulauan, oleh karena itu konektivitas antar pulau dan wilayah akan menjadi prioritas utama. Hal ini penting agar akses masyarakat terhadap layanan dasar dapat terjamin, yang pada gilirannya akan mempermudah arus barang dan orang, serta berkontribusi pada kemajuan daerah,” lanjutnya.(*)
