AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Meski literasi menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, hingga saat ini sebagian besar perpustakaan sekolah, desa, dan kelurahan di Kota Ambon masih belum dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Ironisnya, kondisi ini berlangsung di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang layak dan layanan literasi yang inklusif.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akreditasi Perpustakaan di Manise Hotel, Senin (4/8/25).
“Terkait dengan perpustakaan yang dikelola oleh satuan pendidikan, desa maupun kelurahan, sebagian besar pengelolaannya dan pengembangan perpustakaan tidak berdasarkan standar nasional perpustakaan,” tegas Bodewin dikutip dari ambon.go.id.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa selama ini perhatian terhadap pengelolaan perpustakaan belum menjadi prioritas.
Padahal, di tengah tantangan rendahnya tingkat literasi dan kesenjangan akses informasi, perpustakaan seharusnya memainkan peran strategis sebagai pusat belajar masyarakat.
Bodewin menegaskan, akreditasi perpustakaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjamin kualitas layanan yang berkelanjutan.
“Akreditasi perpustakaan merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan kualitas layanan perpustakaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses akreditasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rencana untuk menjadikan status akreditasi sebagai indikator kinerja kepala sekolah.
Sebuah langkah yang patut diapresiasi, namun terlambat jika melihat fakta bahwa selama ini pengelolaan perpustakaan belum diberi porsi serius dalam sistem pendidikan lokal.
“Sekolah yang pengelolaan, penyelenggaraan perpustakaannya sesuai dengan standar nasional, perpustakaan itu pasti jadi sekolah yang ramah anak, berprestasi dan berhasil,” tambahnya.
Namun kebijakan ini juga mengundang pertanyaan: apakah pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan nyata dalam bentuk anggaran, pelatihan, dan infrastruktur untuk menopang tuntutan akreditasi tersebut?
Tanpa ekosistem pendukung yang memadai, beban justru bisa berbalik kepada sekolah dan perangkat desa yang selama ini telah bekerja dengan sumber daya terbatas.
Dalam konteks yang lebih luas, perpustakaan desa dan kelurahan juga sering kali menjadi elemen simbolik dalam lomba desa, tanpa pembenahan yang substansial.
