AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pemerintah kota akan memastikan seluruh warga tetap mendapat pelayanan kesehatan meski sejumlah BPJS Kesehatan warga dinonaktifkan.
Fenomena ini terjadi tahun ini, ketika subsidi BPJS untuk masyarakat kurang mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat maupun provinsi sempat dihentikan.
Wali Kota menyebut, sekitar 25 ribu warga Ambon terdampak, meski jumlah pastinya masih dalam proses verifikasi.
“Lewat Dinas Kesehatan, kami sudah minta untuk mengidentifikasi warga yang BPJS-nya dihentikan. Kita semua punya tujuan yang sama, yakni memastikan masyarakat Ambon terjamin kesehatannya,” ujar Bodewin kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, pemerintah kota kesulitan menanggung seluruh biaya, karena anggaran terbatas dan ada beban pembayaran PPPK.
Namun, untuk kasus darurat di rumah sakit, pemerintah kota tetap menanggung biaya perawatan warga yang BPJS PBI-nya terhenti.
“Kalau warga datang ke rumah sakit dan BPJS-nya sudah nonaktif, saya minta pemerintah menanggungnya. Ini bukti kita tidak tinggal diam dan berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menegaskan, rumah sakit kota yang sedang dibangun akan ditetapkan sebagai rumah sakit BPJS, sehingga warga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara penuh.
Langkah-langkah ini dilakukan sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi dan pusat, demi memastikan warga Ambon tidak kehilangan akses kesehatan.
