AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk membenahi berbagai persoalan strategis di sektor pendidikan yang masih menjadi perhatian.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Kamis (9/7/2026).
Pertemuan itu membahas laporan pelayanan publik tahun 2026 sekaligus persiapan penilaian opini pelayanan publik terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku menjelaskan bahwa pertemuan bertujuan memperkuat sinergi antara Ombudsman dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu fokusnya ialah mempersiapkan seluruh OPD yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Menanggapi hal itu, Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik di Maluku.
Ia menilai sektor pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan serius.
“Beberapa persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, antara lain pemerataan tenaga pendidik, sertifikasi aset sekolah, serta masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat,” sebutnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, kata Hendrik, akan terus mengupayakan penyelesaian berbagai persoalan tersebut, termasuk melalui dukungan penganggaran guna mempercepat sertifikasi aset daerah.
Selain itu, pembenahan SMA Siwalima juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar tujuan dan filosofi pendirian sekolah tersebut dapat diwujudkan secara optimal.
Audiensi itu turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Boy Kaya serta Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku bersama jajaran.
