AMBON, JENDELAMALUKU.COM — Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030, Benhur George Watubun, menegaskan komitmen partainya untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil, terutama di wilayah pulau-pulau.
Sikap tersebut menegaskan peran PDIP sebagai kekuatan politik pengimbang yang akan mengawal kebijakan publik di Provinsi Maluku.
Pernyataan Watubun disampaikan menyusul capaian PDIP yang berhasil mengamankan 8 kursi di DPRD Provinsi Maluku, menjadikan fraksi partai berlambang banteng itu memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah.
“Apabila kebijakan pemerintah bertentangan dan tidak mengakomodir kepentingan rakyat, kita akan bersama-sama dengan masyarakat,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025).
Watubun menegaskan, jumlah kursi yang dimiliki PDIP di DPRD bukan sekadar pencapaian politik, melainkan amanah untuk memastikan setiap keputusan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Percuma kita 8 kursi, namun pandangan kita tidak menjadi alat keputusan pemerintah. Sekalipun kita tidak berada di pemerintahan, tapi kita selalu mengingatkan pemerintah agar jangan membuat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil terutama di pulau-pulau,” tegas Ketua DPRD Maluku tersebut.
Ia menambahkan, kesetaraan pembangunan antara pusat dan daerah terluar menjadi fokus perjuangan PDIP di masa kepemimpinannya.
“Untuk itu, apa yang diperoleh di pusat pemerintahan harus sama dengan di daerah terjauh dan terluar dan daerah terpencil,” ujarnya.
Watubun optimistis, dengan kekuatan yang solid dan koordinasi antarfraksi, PDIP dapat memainkan peran signifikan dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan menjaga keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Kita yakin dengan kekuatan yang dibangun dapat mengakselerasi seluruh kepentingan fraksi, juga kekuatan legislatif kita dapat berpengaruh di pemerintahan,” pungkasnya.(*)
