LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mengajukan pinjaman Rp 1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus menuai respons dari berbagai daerah.
Pinjaman tersebut sebelumnya disebutkan akan difokuskan pada pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis, terutama peningkatan dan pembukaan ruas-ruas jalan di berbagai wilayah Maluku.
Menanggapi rencana itu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Stepanus Layanan menegaskan, transparansi serta pemerataan alokasi anggaran harus menjadi perhatian utama Pemprov, agar manfaat pinjaman tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu.
“Kami menilai bahwa pinjaman tersebut sah-sah saja dilakukan, namun tentunya harus melalui kajian yang mendalam, terkait peruntukan dan skema pengembalian,” ungkapnya, Sabtu (22/11/2025).
Ia mengingatkan, hingga kini daerah masih menanggung sisa beban utang dari masa pemerintahan Gubernur Murad Ismail, sehingga kejelasan penggunaan pinjaman baru menjadi sangat penting.
“Harus jelas peruntukan anggaran, juga pembagian ke tiap daerah sama porsinya, jangan ada yang lebih besar dan lebih sedikit,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, pada pengalaman sebelumnya, Maluku Tenggara tidak mendapatkan porsi anggaran yang proporsional dari program pembangunan provinsi.
“Untuk itu kami minta pemerataan anggaran, karena semua wilayah berhak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, Malra juga bagian dari Maluku, jangan asa tebang pilih dan alokasi lebih besar untuk daerah tertentu,” cetusnya.
Dengan memperhatikan besarnya nilai pinjaman dan proyek infrastruktur yang akan didanai, Stepanus berharap Pemprov Maluku memastikan adanya keterbukaan perencanaan serta distribusi anggaran yang adil ke seluruh kabupaten/kota, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Maluku.(*)
