LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) memastikan dukungannya terhadap pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Langgur, sekaligus memfasilitasi jaminan kesehatan melalui BPJS bagi narapidana asal daerah tersebut.
Komitmen ini disampaikan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Saumlaki dan Pemkab Maluku Tenggara, Kamis (9/10/2025) lalu, di ruang kerja Bupati.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro mengatakan, langkah ini akan memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup warga binaan.
“Pada hari ini kita telah melakukan penandatanganan PKS. Di antaranya, kita sepakat untuk membantu pembinaan di Bapas dan Lapas. Kemudian, Pak Bupati menyampaikan bahwa akan memberikan lahan untuk pembangunan lapas di Langgur,” ungkap Ricky.
Tidak hanya menyediakan lahan, Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, juga berkomitmen untuk memastikan warga binaan memperoleh hak dasar berupa akses layanan kesehatan.
“Menurut saya yang sangat menggembirakan adalah Bupati Hanubun berkenan membantu warga binaan untuk memperoleh BPJS. Di mana itu adalah hal yang sangat krusial buat kami, salah satunya adalah kesehatan yang terbaik untuk warga binaan,” ujar Ricky penuh semangat.
“Alhamdulillah Pak Bupati sudah mengizinkan dan akan kami kirimkan data-data untuk memperoleh BPJS,” tambahnya.
Bupati juga menyatakan kesediaannya untuk membantu pengadaan sarana dan prasarana pendukung di Lapas Langgur, agar proses pembinaan berjalan maksimal dan sesuai standar hak asasi manusia. Komitmen ini mendapat apresiasi tinggi dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM.
“Atas nama Menteri Hukum dan HAM serta Dirjen Pemasyarakatan, kami sangat mengapresiasi yang telah diberikan oleh Pak Bupati. Tentu ini sangat bermanfaat untuk warganya yang saat ini sedang dalam pembinaan di lapas,” lanjut Ricky.
Saat ini terdapat 110 warga binaan asal Maluku Tenggara yang masih menjalani masa pidana di Lapas Tual.
Dengan pembangunan Lapas Langgur, mereka akan lebih dekat dengan keluarga, faktor penting dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.
Screening data kependudukan melalui KTP akan dilakukan untuk mempersiapkan perpindahan tersebut.
Adapun proses administratif untuk perubahan status Lapas Kelas IIB Tual menjadi Lapas Langgur telah berjalan dan tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Besar harapan kami, ketika ada lahan yang diberikan oleh Pak Bupati, maka lebih baik menjadi lapas baru yang ada di Langgur, Maluku Tenggara. Sehingga nomenklaturnya menjadi Lapas Langgur,” pungkas Ricky.
