JENDELAMALUKU.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah pengawasan dengan meminta klarifikasi resmi dari Meta selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) layanan Instagram, menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan kebocoran data pengguna dan mekanisme reset kata sandi.
Klarifikasi tersebut dilakukan melalui pertemuan resmi pada 14 Januari 2026.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar menjelaskan dalam pertemuan tersebut Meta menyampaikan penjelasan terkait sistem reset kata sandi Instagram yang diklaim berjalan sesuai prosedur internal dan melalui sistem resmi platform.
Meta juga menanggapi informasi dugaan kebocoran data yang dikaitkan dengan laporan pihak ketiga.
Hingga saat ini, Instagram menyatakan masih melakukan proses investigasi untuk memastikan validitas informasi yang beredar.
“Tidak ada password pengguna yang dapat diakses atau diperoleh oleh pihak mana pun selain oleh pemilik akun itu sendiri, serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan fitur reset password untuk pengambilan data oleh pihak eksternal. Proses pendalaman masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi dasar evaluasi lanjutan,” lanjut Dirjen Alexander dikutip dari laman resmi Komdigi.
Alexander menegaskan, pemanggilan dan klarifikasi terhadap Meta merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap PSE, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
“Pemanggilan terhadap Meta terkait isu ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional,” tegasnya.
Kemkomdigi juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, sekaligus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan akun digital pribadi.
Ke depan, Kemkomdigi menyatakan akan terus melakukan pengawasan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia tetap terjaga.(*)
