LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Penyidikan proyek pembangunan Landmark Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), resmi berpindah tangan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual ke Kejaksaan Negeri Malra pada, 30 September 2025.
Namun. Ironisnya pelimpahan kasus yang menelan anggaran pembangunan dari APBD Malra tahun 2023 sebesar Rp. 6.6 miliar tersebut tanpa progres yang memuaskan.
Sementara Kejari Malra belum dapat memberikan kepastian kapan kasus ini akan berjalan, dengan alasan pemeriksaan akan dilakukan kembali dari awal.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malra (Kasi Pidsus Kejari Malra), Jhon Thimotius Padalani, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (19/1/2026) mengatakan.
“Sesuai perintah atasan, kasus ini akan kami periksa kembali dari awal,” ungkapnya
Menurutnya, untuk limit waktu pemeriksaan kembali belum dapat ditentukan, pasalnya sementara menunggu kedatangan beliau dari Kota Ambon.
“Namun jika telah diberikan arahan kami akan bekerja dengan cepat,” tandasnya
Dirinya juga menegaskan, kasus Landmark Langgur bukan mengambang, namun ada kasus yang lebih diprioritaskan Kejari Malra.
“Kasus ini tidak mengambang, kami hanya memprioritaskan kasus yang sudah duluan ditangani sesuai dengan daftar yang diberikan mantan Kejari Malra,” terangnya.
Untuk itu, lanjutnya perintah sudah keluar di Januari 2026 untuk memulai penyidikan dengan surat perintah yang baru.
“Kami dari Kejari Malra berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, proyek Landmark Langgur dibangun dengan menguras Rp. 6.6 miliar APBD Malra di tahun 2023.
Proyek ini terindikasi mark-up. Ada kelebihan pembayaran mencapai Rp. 1 miliar lebih yang diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait.
Kasus dugaan korupsi Landmark Kota Langgur mulai dilidik Kejari Tual sejak pertengahan tahun 2024. Proyek ini diduga bermasalah. Karena kualitas barang yang digunakan merupakan KW
