AMBON, JENDELAMALUKU.COM — Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, menyuarakan kekecewaan mendalam atas keputusan pemerintah yang menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, sementara tokoh perjuangan asal Maluku, Abdoel Muthalib Sangadji (A.M. Sangadji), kembali gagal masuk daftar penerima gelar tahun ini.
Kritik tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025 yang diumumkan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Dari total 10 nama yang diumumkan, dua di antaranya disebut berasal dari kalangan yang menuai kontroversi — termasuk Soeharto.
Watubun menilai keputusan itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi daerah, khususnya Maluku, yang telah mengusulkan nama A.M. Sangadji sejak 2022.
“PDI Perjuangan menolak keras langkah pemerintah yang justru memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh lain yang dinilai memiliki catatan kelam dalam sejarah, termasuk mantan Presiden Soeharto,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan, banyak kader PDI Perjuangan menolak penetapan tersebut karena menilai Soeharto memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan sejarah kelam masa lalu.
“Jadi menurut kami, A.M. Sangadji harusnya diprioritaskan, bukan Soeharto,” kesalnya.
Menurut Watubun, perjuangan A.M. Sangadji dalam sejarah pergerakan nasional sangat besar dan layak mendapat pengakuan negara.
Karena itu, PDIP Maluku akan terus memperjuangkan agar pemerintah pusat memberi perhatian lebih terhadap jasa-jasa tokoh Maluku tersebut.
“Kami akan memperjuangkan keberpihakan yang adil terhadap perjuangan tokoh-tokoh daerah, khususnya dari Maluku,” pungkasnya.
Watubun menegaskan, perjuangan ini bukan semata soal penghargaan, tetapi tentang pengakuan sejarah dan keadilan bagi daerah-daerah yang turut berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.(*)
