AMBON, JENDELAMALUKU.COM — Gagalnya Pemerintah Provinsi Maluku mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) memicu sorotan tajam dari DPRD Maluku.
Pemerintah dinilai belum konsisten dalam menegakkan disiplin kinerja, karena cenderung tegas terhadap pihak swasta namun longgar terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang gagal memenuhi target pendapatan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menilai kegagalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan internal, khususnya peran Inspektorat Provinsi Maluku dalam mengevaluasi kinerja aparatur.
“Jangan hanya audit keuangan, tapi juga harus audit kinerja, karena kinerja sangat mempengaruhi pendapatan daerah,” tegas Alhidayat dalam rapat kerja DPRD yang membahas realisasi PAD 2025, Senin (26/1).
Menurutnya, DPRD hingga kini belum melihat langkah konkret Inspektorat dalam memastikan OPD bekerja sesuai target dan tanggung jawab yang dibebankan.
Kondisi ini, kata dia, berdampak langsung pada tidak tercapainya target PAD.
Sorotan juga diarahkan pada Pasar Mardika yang selama ini disebut sebagai salah satu sumber utama PAD, namun belum menunjukkan perbaikan berarti.
Alhidayat menyebut, keluhan pedagang dan masyarakat terkait retribusi yang dibayarkan tidak sebanding dengan kondisi pasar menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam pengelolaan.
“Kalau masyarakat sudah bayar retribusi tapi pasar tidak dibenahi, berarti ada yang salah,” ujarnya.
Selain itu, Alhidayat mengkritik langkah pemerintah yang dinilai terlalu cepat memutus kontrak PT Balito Sano Kelola, pengelola GIIA Maluku Hotel.
Menurutnya, tindakan tersebut seharusnya ditempuh melalui mekanisme bertahap agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan, ketegasan pemerintah tidak boleh hanya diarahkan ke pihak ketiga.
OPD dan badan daerah yang gagal mencapai target PAD juga harus menerima sanksi yang sama.
“Kalau tidak capai target, tegur. Kalau masih gagal, usulkan ke Gubernur untuk dicopot,” tegasnya.
Alhidayat mengingatkan, kebijakan yang adil dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta iklim investasi di Maluku. (*)
