TUAL, JENDELAMALUKU.COM – Usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke permukaan.
Isu tersebut semakin menguat seiring dukungan sejumlah partai politik terhadap mekanisme pemilihan tidak langsung.
Sejumlah partai yang tercatat memiliki pandangan yang sama di antaranya, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, Demokrat dam Gerindra.
Hingga saat ini salah satu partai yang tetap konsisten untuk menolak Pilkada lewat DPRD dan keukeh mengawal hak rakyat yakni PDI-Perjuangan yang dikenal dengan jargon “wong cilik”.
Sementara, wacana yang tengah berseliweran di masyarakat Indonesia tersebut menuai kritik tajam.
Salah satunya datang dari Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Tual, Provinsi Maluku, Fitri Notanubun yang dengan tegas menolak wacana tersebut.
“Jelas jika Pilkada dilkasanakan secara tidak langsung, Kepala daerah akan lebih condong takut kepada pimpinan partai politik, ketimbang masyarakat,” kata dia. Jumat (24/1/2026).
Menurutnya, otomatis jika wacana tersebut terealisasi
Maka peputaran uang dari pasar rakyat akan kembali ke tingkatan elit.
“Jika rakyat yang memilih maka aktor utama perputaran uang, ada di relawan, tim kampanye, masyarakat desa, pedagang UMKM, impact-nya menggerakkan ekonomi lokal,” urainya.
Namun, sebut Notanubun jika pilihan dikembalikan ke DPRD maka yang lebih diuntungan dengan perputaran uang elit politik, dan para kapitalis, juga broker politik.
“Artinya keputusan politik akan lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu bukan lagi masyarakat,” cetusnya.
Srikandi PDI-Perjuangan yang telah dua periode menjabat anggota DPRD Kota Tual, ini juga menegaskan amanat demokrasi tetap dikawal seperti arahan Ketua DPP Ibu Megawati Soekarnoputri.
“Kami akan tetap konsisten mengawal hak masyarakat kecil yang ingin dirampas,” pungkas anggota Komisi III DPRD Kota Tual ini.
