MalukuMaluku TenggaraUtama

Putra Daerah Terabaikan, Pekerja Luar Borong Pekerjaan Sekolah Rakyat di Maluku! HIPMI Protes

×

Putra Daerah Terabaikan, Pekerja Luar Borong Pekerjaan Sekolah Rakyat di Maluku! HIPMI Protes

Sebarkan artikel ini

Sekolah Rakyat

TUAL, JENDELAMALUKU.COM – Ketua HIPMI KOTA TUAL Gani Bugis menyoroti, pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang dikerjakan oleh BUMN PT. Nindya Karya harus mengedepankan asas lokalitas sehingga memiliki dampak besar bagi perekonomian lokal.

Pasalnya dalam proyek yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar ini, ternyata minim keterlibatan tenaga lokal atau akan daerah.

Ironisnya, pada saat peletakan batu pertama lalu, arahan Wali kota Tual Akhmad Yani Renuat lewat Wakil walikota Amir Rumra sudah jelas meminta pekerja lokal dan material lokal juga dilibatkan, namun seolah tak digubris oleh Perusahan yang menangani.

Semangat yang sama juga disampaikan oleh Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur dan perhubungan, bahwa mereka mendorong belanja BUMN selalu melibatkan UMKM, pengusaha lokal, dan juga pekerja lokal.

Namun serasa jauh panggang dari api, manajemen dan tata kelola PT. Nindya Karya seolah tak menggubris arahan dari pusat dan daerah.

“Tentu saja kami merasa kecewa, karena pemberdayaan ekonomi lokal harus hidup di tengah efisiensi anggaran, untuk itu program dari pusat yang dibiayai APBN jadi satu solusi bagi vendor lokal,” kata dia, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, PT Nindya Karya seharusnya menghargai vendor dan pekerja lokal jangan terkesan menyepelekan, karena proyek sekolah dibangun di Kota Tual dan harus ada keterlibatan pekerja lokal.

“Saya minta jangan hanya vendor dan pekerja dari pusat yang dilibatkan. Vendor dan tenaga kerja lokal harus diberi kesempatan, selama mereka mampu bisa dilibatkan, menurut saya Ini hanya soal keberpihakan,” ujarnya.

Gani menegaskan, hingga saat ini jumlah pekerja lokal yang dilibatkan PT Nindya Karya tidak kurang dari 10 orang, sementara lebih banyak pekerja yang didominasi dari luar kurang lebih ada 200 orang.

Apa mungkin pekerja lokal harus memiliki kualifikasi tertentu, apalagi dengan durasi waktu sekitar bulan Juni hingga Juli sudah harus selesai maka itu hal yang mustahil jika tidak melibatkan vendor dan pekerja lokal..

“Kita tetap mendukung program kerja dari Presiden dan Wapres tapi kita juga harus bisa mengawasi dengan ketat pelaksana pekerjaan yang menyimpang dari semangat pertumbuhan ekonomi lokal, kami akan tetap bersuara dan menuntut keterlibatan pekerja lokal,” pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya dari JENDELAMALUKU.COM Di CHANNEL TELEGRAM