AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang diduga berkaitan dengan administrasi pemerintahan di lingkup Pemkot Ambon.
Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Pemkot Ambon telah menyampaikan surat laporan pengaduan tertanggal 10 November 2026 kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta, dalam keterangan pers yang diterima media, Kamis (12/11/2026), menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Pemkot Ambon pada Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pengaduan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara maupun daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam pengaduan itu, terdapat sejumlah pokok persoalan yang diminta untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Pertama, dugaan penerbitan SK tidak sah yang memerlukan pemeriksaan terhadap keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, serta pihak-pihak yang terlibat.
Kedua, dugaan kerugian keuangan negara atau daerah akibat penerbitan dan/atau penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan maupun besaran kerugian dimaksud masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Selain itu, Pemkot Ambon turut menyampaikan status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi dalam pengaduan, yang bersangkutan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Toisuta menjelaskan, hingga saat ini Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses lebih lanjut sesuai prosedur kepolisian.
Tahapan tersebut termasuk pembuatan Laporan Polisi (LP) dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya telah terpenuhi.
Dengan demikian, ia menegaskan, proses yang telah dilakukan Pemkot Ambon sejauh ini baru sebatas penyampaian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses dari pihak kepolisian.
Pemkot Ambon, lanjutnya, menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani pengaduan tersebut.
Seluruh dugaan yang disampaikan diserahkan kepada aparat berwenang untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
