BeritaMaluku

Divisi Hukum Polri Teliti Kepatuhan HAM di Polda Maluku

×

Divisi Hukum Polri Teliti Kepatuhan HAM di Polda Maluku

Sebarkan artikel ini

Polri

 

JENDELAMALUKU.COM — Divisi Hukum (Divkum) Polri menggelar penelitian Hak Asasi Manusia (HAM) di Polda Maluku untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan prosedur dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penelitian bertajuk Profesionalisme dan Kesesuaian Prosedur Aparat Penegak Hukum dalam Rangka Penilaian Kepatuhan HAM itu resmi dibuka Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, di Aula Basudara Manise Lantai 5 Polda Maluku, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung 17-20 November 2026 ini dipimpin Karo Bankum Divkum Polri Brigjen Pol. Veris Septiansyah selaku Ketua Tim Penelitian HAM bersama tiga anggota tim.

Hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama (PJU), Kasubbag Renmin masing-masing satuan kerja, serta perwakilan personel dari berbagai fungsi kepolisian.

Dalam sambutannya, Wakapolda menegaskan penghormatan terhadap HAM merupakan prinsip fundamental yang harus melekat dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Baja Juga :  Harumkan Nama Indonesia, Polwan Polda Maluku Raih 3 Medali di Ajang Bodybuilding Asia

Menurutnya, profesionalisme Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga dari kemampuan personel menjalankan kewenangan secara proporsional dengan tetap menghormati hak dan martabat manusia.

“Setiap proses dan tindakan kepolisian harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, standar operasional prosedur, kode etik profesi, serta prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Penegakan hukum harus tegas dan profesional, tetapi tidak boleh mengabaikan hak serta martabat setiap manusia,” tegas Arif Budiman.

Ia meminta seluruh jajaran Polda Maluku mendukung tim peneliti dengan menyampaikan data, informasi, dan keterangan secara akurat, jujur, dan objektif agar hasil penelitian menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Sementara itu, Brigjen Pol. Veris Septiansyah menjelaskan penelitian ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen evaluasi berbasis bukti untuk mengukur profesionalisme anggota, kesesuaian tindakan dengan prosedur, serta implementasi prinsip HAM.

Baja Juga :  Fix! Pelantikan Calon Kepala Daerah di Maluku 20 Februari 2025, Tempatnya Sudah Pastidi Jakarta

Menurutnya, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi tantangan, potensi risiko, dan praktik baik dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan perbaikan yang konkret dan terukur.

Ia menambahkan, karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan kondisi geografis serta dinamika sosial budaya yang beragam menjadi aspek penting dalam melihat implementasi prinsip HAM di lapangan.

Tim penelitian juga menekankan konsistensi personel dalam menerapkan ketentuan internal Polri, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Jangan Lewatkan Berita Terbaru!

Baca artikel menarik lainnya dari JENDELAMALUKU.COM di Channel Telegram kami.

✈ GABUNG CHANNEL TELEGRAM