JENDELAMALUKU.COM – Majelis Latupati Provinsi Maluku dan Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) berkomitmen memperkuat kemitraan strategis untuk perlindungan perempuan dan anak di komunitas adat, sekaligus memperjuangkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat di Maluku.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku dan perwakilan GBPM, Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Diskusi Publik dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama 11 Pihak terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Maluku pada 7 Maret 2026, serta Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau pada 11-13 Juni 2026.
Majelis Latupati merupakan salah satu pihak yang menandatangani pernyataan komitmen bersama tersebut, sekaligus menjadi salah satu pihak tujuan rekomendasi yang dihasilkan Forum Konsolidasi.
Dalam pertemuan itu, Koordinator GBPM, Lusi Peilouw, memaparkan lima persoalan mendasar yang dihadapi perempuan adat di Maluku.
Pertama, perempuan dan anak dalam komunitas adat masih sangat rentan mengalami kekerasan dan kesulitan mengakses keadilan. Kedua, sejumlah norma dan aturan adat yang sejatinya bertujuan melindungi perempuan, masih bias dan tidak adil dalam penerapannya.
Ketiga, penerapan norma dan hukum adat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah komunitas justru merugikan korban, bahkan merendahkan harkat dan martabat mereka. Keempat, perempuan adat masih mengalami marginalisasi, subordinasi, dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
Kelima, maraknya pengalihan fungsi dan penguasaan ruang hidup masyarakat adat oleh negara maupun korporasi, mulai dari wilayah laut, pesisir, daratan, hingga pegunungan, mengancam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Upulatu Reza Valdo Maspaitela, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti pernyataan bersama yang telah ditandatangani serta rekomendasi yang diterima. Menurutnya, perlindungan masyarakat adat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga martabat manusia, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan komunitas adat.
Ada lima langkah strategis yang menjadi perhatian Majelis Latupati.
Pertama, memperkuat pencegahan kekerasan dengan menjadikan keluarga sebagai titik awal intervensi. Penguatan fungsi keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang aman dan melindungi perempuan dan anak.
Kedua, mendorong pemulihan bagi korban kekerasan, terutama anak-anak. Luka psikologis yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang dan memengaruhi kualitas generasi Maluku di masa depan, sehingga perlindungan tidak cukup berhenti pada penanganan kasus.
