JENDELAMALUKU.COM — Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengevaluasi dan mencopot pengawal pribadinya. Desakan itu buntut beredarnya video dugaan ujaran bernada rasis yang dilakukan pengawal terhadap seorang mahasiswa.
Peristiwa itu terjadi di sela-sela rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Ambon, Senin (17/8/2026). Dalam video yang viral di media sosial, seorang pria yang disebut sebagai bagian dari tim pengamanan gubernur terlibat cekcok dengan seorang mahasiswa. Mahasiswa tersebut disebut hendak menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Maluku.
Alhidayat menyampaikan hal itu kepada wartawan di Ambon, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut prosedur pengamanan, tetapi juga menyangkut etika seorang pengawal yang melekat pada pejabat publik.
“Harus dan wajib dievaluasi, karena secara etika tidak masuk. Dia kan ajudan, jabatannya melekat membawa nama pejabatnya,” kata Alhidayat.
Ia menilai petugas di lingkungan pejabat pemerintah wajib mengedepankan sikap persuasif saat menghadapi masyarakat, termasuk mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Tidak bisa serta-merta begitu. Bisa bicara baik-baik, persuasif. Tapi kalau secara etika tidak bisa dipakai, ya harus diganti,” tegasnya.
Alhidayat menambahkan, tindakan pengamanan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menimbulkan kesan merendahkan masyarakat. Terlebih pengawal pribadi adalah bagian yang melekat langsung dengan pejabat.
Dugaan ucapan bernada rasis itu sebelumnya menuai sorotan setelah videonya beredar luas. Sejumlah organisasi mahasiswa juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut.
Alhidayat menegaskan evaluasi terhadap pengawal pribadi gubernur perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak mencoreng citra Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kalau memang secara etika tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, ya harus diganti,” tandasnya.
