BeritaMaluku Tenggara

Dugaan Kasus Korupsi Tallud Penahan Tanah, Satu Anggota DPRD Malra Aktif Ditahan

×

Dugaan Kasus Korupsi Tallud Penahan Tanah, Satu Anggota DPRD Malra Aktif Ditahan

Sebarkan artikel ini

Malra

 

TUAL,JENDELAMALUKU.COM – Satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Periode 2024-2029 dan tiga tersangka ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual. Senin (14/11/2026).

Mereka menjadi tersangka atas Kasus dugaan tindak pidana korupsi Tallud Penahan Tanah Yarler di tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 1.241.622. 133,64 yang Bersumber dari Dana APBD
tahun 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual.

Dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp. 500 juta.

Berdasarkan pantauan, dari pukul 18:14 WIT keluarga korban sudah memenuhi depan Kantor Kejari Tual.

Sementara dua aparat TNI berjaga di pintu pagar uang dikunci rapat, sejumlah aparat TNI juga terlihat menjaga pintu masuk kantor Kejari Tual.

Sekira pukul 19:09 WIT ke empat tersangka diboyong mengunakan rompi pink diantaranya anggota DPRD Malra aktif asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) CS.

Baja Juga :  Pertamina Siapkan Stok Penyangga, Pasokan BBM Tual dan Malra Dipastikan Aman

CS berkapasitas sebagai Wakil Direktur CV Bersatu Jaya yang bertindak sebagai penyedia.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tual, Budi Setiawan mengatakan, hari ini merupakan proses penetapan tersangka.

“Setelah ditetapkan tersangka ASP, OSP, CS, MR, akan ditahan selama 20 hari ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran yang digelontorkan untuk pekerjaan tallud penahan tanah sebesar Rp. 1.241.622. 133,640.

“Dari temuan didapatkan kerugian sebesar Rp. 500 juta, berdasarkan perhitungan auditor untuk saat ini dan 20 hari ke depan ke empat tersangka akan ditahan di lapas Tual,” jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media ihwal, sumber kerugian negara sebesar Rp. 500 juta, pasalnya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senikai Rp. 9 juta yang telah dikembalikan.

Baja Juga :  Kembali Pimpin PAN Maluku Tenggara, Rahawarin Fokus Benahi Struktur Partai untuk Menang Pemilu

“Ini nanti bisa dibuktikan di fakta persidangan,” kata dia.

Pasal sangkaan terhadap tersangka ASP, OSP dan CS yakni Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Junto Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor.

Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tentang tipikor.

Sementara Pasal Sangkaan Terhadap tersangka (MR)
Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum.

Jangan Lewatkan Berita Terbaru!

Baca artikel menarik lainnya dari JENDELAMALUKU.COM di Channel Telegram kami.

✈ GABUNG CHANNEL TELEGRAM