DPRD Provinsi Maluku juga menetapkan sejumlah peraturan daerah strategis, di antaranya Perda APBD Tahun Anggaran 2026, Perda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perda Pengelolaan Sampah, Perda Penyelenggaraan Kesehatan, Perda Rencana Daerah, serta Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam periode yang sama, DPRD Provinsi Maluku bersama Gubernur Maluku menandatangani empat nota kesepakatan, yakni terkait KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025, serta KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, turut ditandatangani tiga berita acara persetujuan rancangan peraturan daerah, termasuk Perda APBD 2026 dan Perubahan APBD 2025.
Di luar agenda persidangan, DPRD Provinsi Maluku juga melaksanakan berbagai kegiatan kelembagaan, mulai dari menghadiri kegiatan kebangsaan dan keagamaan, dialog nasional dan daerah, menerima aksi demonstrasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, hingga mengikuti koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan komitmen DPRD Provinsi Maluku dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan di Provinsi Maluku. (*)
