“Karena itu, wajar kalau KPU dan pemerintah ingin melakukan excercisement ulang terhadap pelantikan yang awalnya kita buat tiga gelombang. 6 Februari untuk mereka yang tidak berperkara di MK,” ucap Rifqinizamy.
“Kemudian pada akhir Maret 2025 bagi mereka yang sudah diputus dissmisal dan pada tahap berikutnya sesuai dengan keputusan MK,” imbuhnya.
Rifqinizamy mengungkapkan, bahwa Komisi II DPR akan rapat kembali bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, untuk membahas jadwal pelantikan kepala daerah.
Sebab sebelumnya DPR dan pemerintah serta penyelenggara pemilu telah bersepakat pelantikan serentak kepala daerah digelar pada 6 Februari 2025.
“Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP ke Komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 februari 2025,” ujarnya.
“Secara etis, secara adab politik dan untuk menjaga kemitraan yang baik kami akan memutuskannya kembali jika terjadi usulan perubahan-perubahan,” pungkasnya.(Tribun Network/fik/mam/wly)
