Setelah penjelasan mengenai diskon listrik, sosialisasi dilanjutkan dengan pembahasan mengenai dampak dari kebijakan diskon 50 persen terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik.
PBJT-TL adalah pajak yang dibayar oleh PLN kepada pemerintah daerah untuk penerangan jalan umum yang ada di wilayah administrasi mereka. Pajak ini dihitung berdasarkan penggunaan listrik untuk keperluan penerangan jalan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Seiring dengan diberlakukannya diskon 50 persen untuk pelanggan listrik, hal ini berdampak pada jumlah pemakaian listrik yang tercatat, yang pada gilirannya mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh PLN kepada daerah.
Adanya pengurangan dalam total tagihan listrik karena diskon akan berimplikasi pada pengurangan kontribusi pajak yang biasanya dihitung berdasarkan jumlah konsumsi energi.
Kepala Bagian BPKAD Kabupaten Halmahera Utara, Mahmud Lasidji dalam kesempatan tersebut, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penurunan pendapatan daerah yang berasal dari PBJT-TL akibat diskon listrik.
“Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan baik untuk membantu masyarakat, namun kami juga perlu menyesuaikan anggaran dan perencanaan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan,” ujarnya.
Pihak PLN UP3 Tobelo, melalui tim Niaga dan Pemasaran, menjelaskan bahwa meskipun ada pengurangan pembayaran pajak dari PLN terkait diskon listrik, hal ini diharapkan tidak akan memberikan dampak besar terhadap penerimaan daerah jika dilakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dan sumber pendapatan lainnya.
Selain itu, PLN juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada.
Melalui sosialisasi ini, PLN UP3 Tobelo berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pihak pemerintah daerah tentang implikasi kebijakan diskon listrik terhadap pajak PBJT-TL, serta memperkuat kerjasama untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Utara.
