AMBON, JENDELAMALUKU.COM — Di tengah kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, Pemerintah Kota Ambon menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk menuntut langkah konkret dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon, Femri Tuwanakotta, menilai situasi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sektor pendapatan daerah yang selama ini masih sangat terbatas.
Menurutnya, OPD pengumpul PAD seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Lingkungan Hidup harus mampu melakukan terobosan.
“Pemangkasan TKD ini sangat berpengaruh terhadap proses pemerintahan di kota. Karena itu, OPD pengumpul PAD harus berpikir keras dan berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Femri Selasa (21/10/2025).
Sebagai informasi, berdasarkan data terbaru, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kota Ambon tahun 2026 akan berkurang hingga Rp163 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) dipastikan tidak dialokasikan sama sekali.
Pemotongan ini berpotensi menurunkan kemampuan belanja daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam menghadapi hal tersebut, Femri menegaskan pentingnya ketegasan dari Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, terhadap pimpinan OPD yang tidak menunjukkan performa maksimal dalam pencapaian target PAD.
“Kalau TKD sudah dipotong, maka ketergantungan penuh ada di APBD. Maka PAD harus digenjot agar bisa menutupi kekurangan akibat kebijakan pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan OPD harus diukur dari hasil nyata, dan pimpinan yang tidak mampu berinovasi harus diganti.
“Kalau target tercapai, tentu harus diapresiasi. Tapi kalau tidak, berarti pimpinannya gagal berinovasi dan harus diganti,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ambon itu.
Femri juga mendorong perubahan pendekatan dalam penyusunan anggaran. Ia menyarankan agar proses perencanaan anggaran daerah diawali dari sisi pendapatan, bukan langsung pada alokasi belanja.
“Ke depan, pembahasan anggaran sebaiknya dimulai dari sisi pendapatan, baru kemudian belanja. Karena tanpa pendapatan yang kuat, APBD tidak akan sehat,” tandasnya.
