TERNATE, JENDELAMALUKU.COM – Upaya menghadirkan listrik hingga ke desa-desa yang berada di kawasan hutan produksi di Maluku Utara terus dipercepat.
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) menggandeng sejumlah perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk mendukung pembangunan jaringan listrik desa.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Gamalama, Ternate.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam membuka akses pembangunan jaringan listrik yang melintasi area perizinan kehutanan.
General Manager PLN UIW MMU, Noer Soeratmoko menjelaskan, dukungan lintas sektor sangat menentukan kelancaran program elektrifikasi desa, terutama di wilayah yang secara administratif berada di kawasan hutan produksi.
“Ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil rapat pembahasan rencana pembangunan jaringan listrik desa di Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya telah dilaksanakan bersama para pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari Dinas Kehutanan. Sinergi lintas sektor ini menjadi faktor kunci dalam mengakselerasi program elektrifikasi desa, khususnya pada wilayah yang berada di dalam atau melintasi kawasan hutan produksi,” ujar Soeratmoko.
Menurutnya, pembangunan jaringan listrik di kawasan hutan membutuhkan koordinasi menyeluruh agar tetap sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Oleh karena itu, dukungan aktif dari perusahaan pemegang izin dan Dinas Kehutanan menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian fungsi hutan,” tambahnya.
Melalui PKS tersebut, seluruh pihak menyepakati mekanisme teknis, pola koordinasi, serta dukungan akses lapangan guna memastikan proses survei, konstruksi jaringan, hingga penyalaan listrik (energize) dapat berjalan lebih terstruktur.
Sejumlah desa yang menjadi target pembangunan diketahui berada pada jalur yang memerlukan persetujuan lintas kawasan. Dengan adanya kerja sama ini, potensi kendala administratif maupun teknis diharapkan dapat diminimalkan.
PLN juga menegaskan komitmennya terhadap penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta kepatuhan terhadap regulasi kehutanan.
Setiap tahapan pembangunan dipastikan mengacu pada standar operasional yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran manajemen PLN UIW MMU, Manager UP3 Ternate, Manager UP2K Maluku Utara, serta perwakilan lima perusahaan pemegang PBPH, yakni PT Bela Berkat Anugerah, PT Telaga Bakti Persada, PT Paleko Yubarsons, PT Wijaya Kencana Indonesia, dan PT Kalpika Wanatama (Unit I).
