TUAL, JENDELAMALUKU.COM – Sejumlah mahasiswa dari OKP Cipayung Menggugat dan BEM STIA Darulrachman Tual menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tual, Provinsi Maluku.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif ini menyuarakan tujuh tuntutan, terdiri dari empat isu nasional dan tiga tuntutan lokal.
Massa tiba di lokasi sekitar pukul 12.00 WIT, setelah sebelumnya berorasi di depan Polres Tual.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang Kantor Wali Kota.
Aparat gabungan bersama Satpol PP tampak memberikan pengamanan ketat di sekitar area aksi.
Setelah menyampaikan aspirasi di luar gedung, massa aksi yang terdiri dari HMI, KAMMI, IMM, dan BEM STIA Darulrachman akhirnya diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra.
Ia didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolres Tual AKBP Adrian Tuuk.
Rumra mengajak massa aksi berdialog langsung di ruang rapat usai mendengar tuntutan yang disampaikan.
“Sebagai bagian dari tuntunan Nasional kami mendesak DPRD Kota Tual agar merekomendasikan RUU perampasan aset ke DPR RI,” ujar Ketua Cabang HMI Tual-Malra Hadi Sofyen Rettob.
Ia juga mendesak agar tahanan massa aksi nasional segera dibebaskan, serta menuntut pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.
“Kami meminta kepada presiden untuk segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan kapolri,” cetusnya.
Di sisi lain, tuntutan lokal yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain mendesak Wali Kota Tual agar memindahkan lokasi pasar murah ke wilayah pedesaan dan pulau-pulau yang jauh dari akses pasar umum.
“Kami juga mendesak Tual untuk mengarahkan dinas terkait agar mengevaluasi dan menertibkan pendistribusian minyak tanah, serta kelangkaan yang diduga ditimbun oleh oknum-oknum dan para agen,” pintanya.
Selain itu, massa aksi meminta Pemkot Tual untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina agar menambah satu unit SPBU di wilayah Kota Tual.
“Kami juga meminta kepada Pemkot Tual agar memberikan kejelasan terkait SK Honorer petugas kebersihan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tual menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif mahasiswa serta membuka ruang dialog lebih luas ke depan.
“Kami mengapresiasi tuntutan yang diberikan. Pemerintah tak alergi dengan kritikan. Silakan jika ada yang ingin disampaikan untuk perbaikan kinerja Pemkot Tual,” ujar Rumra.
Usai berdialog dengan pemerintah kota, massa kemudian melanjutkan aksi mereka ke Kantor DPRD Kota Tual.
