JENDELAMALUKU – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, mengakui mewarisi tata kelola pemerintahan dan keuangan yang tidak ideal.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa dalam pertemuan stakeholder dan pembinaan kamtibmas di Landmark, Ohoijang, Senin (12/5/2025 ).
“Beta (saya) harus katakan jujur, kami mewarisi tata kelola pemerintahan yang tidak terlalu ideal, dan juga tata kelola keuangan yang juga sangat kurang ideal,” ungkapnya.
Menurut Lewerissa, untuk dirinya dirinya tidak mau menengok kembali masa lalu dan kembali membenahi tata kelola pemerintahan.
“Ada tujuh misi dalam Sapta Cita Lawamena yang jadi tolak ukur pembangunan Maluku, yakni tata kelola pemerintahan, harus kita perbaiki dan bentuk menjadi birokrasi yang melayani kompeten dan kapabel,” ujarnya.
Untuk itu dirinya ingin, tata kelola pemerintahan dilakukan secara transparan.
“Karena kami tidak mungkin mengatur roda pembangunan kalau internal kami di pemerintahan tidak terkelola secara baik, oleh sebab itu tata kelola birokrasi jadi top prioritas bagi kami,” ujarnya.
Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, menjadi sesuatu yang sangat penting.
“Kami mewarisi bumi yang sangat kaya, tapi sejarah membuktikan ratusan tahun lamanya, kekayaan bumi ini diambil dan diekstrak oleh orang-orang luar, diambil dan dihisap secara ekslusif,” jelas Lewerissa.
Pemprov Maluku bertekad membangun sumber daya manusia yang unggul, berkualitas agar bisa menjadi tuan di negeri sendiri.
“Kalau Pendidikan di luar sana dapat mencetak sumber daya yang unggul dan berdaya saing , mestinya pendidikan di Maluku harus menghasilkan yang sama, namun kualitas pendidikan masih rendah di republik ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan yang dihelat turut dihadiri
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, Wakajati Maluku, Dr. Jefferdian, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, Wali Kota Tual, Hi. Ahmad Yani Renuat, beserta Forkopimda Malra dan Kota Tual.
