LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Kekecewaan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok Solidaritas Anak Maluku terkait aktivitas PT Batulicin di Ohoi Nerong, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Selama kurang lebih dua setengah jam menggelar aksi pada Senin (16/6/2025), massa tak sekalipun ditemui oleh Gubernur Maluku atau perwakilan resmi dari pemerintah provinsi.
Vigel Faubun, salah satu aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Anak Maluku, menyayangkan sikap Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang dinilai enggan berdialog dengan massa.
Menurut Faubun, tindakan tersebut menunjukkan sikap menghindar dari tanggung jawab.
“Kami merasa seperti perusuh dan dianak tiriikan Pemprov Maluku,” ungkapnya.
Faubun menuturkan, pihaknya memahami jika pada hari yang sama terdapat kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
Namun, ia menilai seharusnya ada perwakilan yang layak dari Pemprov Maluku untuk mendengarkan tuntutan masyarakat.
“Tentu saja kami menolak dan kami paham bahwa ada kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun kehadiran kami seolah tidak dianggap,” kesalnya.
Lebih lanjut, ia menyebut sikap gubernur tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap aspirasi rakyat, khususnya masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.
“Kami berpikir Pemimpin di Maluku seharusnya menjadi payung bagi semua masyarakat, Gubernur saya rasa tidak layak memimpin Maluku,” cetusnya.
Dalam pernyataan yang lebih tajam, Faubun bahkan menuding Gubernur Lewerissa tengah berupaya mengambil posisi aman secara politik, mengingat kedekatan pengusaha Haji Isam—pemilik PT Batulicin dengan lingkar kekuasaan nasional.
“Kami paham betul bahwa Haji Isam merupakan orang dekat dalam lingkaran Istana, bahkan pernah menjadi donatur tim kampanye Prabowo, namun kami merasa terhina dengan sikap Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa,” tandasnya.
Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu bentuk desakan dari masyarakat sipil untuk mengevaluasi keberadaan dan aktivitas industri ekstraktif di wilayah adat Malra.
Solidaritas Anak Maluku menuntut transparansi serta keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat lokal, bukan kepada kepentingan korporasi.(*)
