JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah pusat membuka peluang besar bagi penguatan layanan kesehatan di Maluku dengan menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di wilayah terpencil.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab persoalan kekurangan dokter spesialis yang selama ini masih dirasakan di sejumlah daerah di Maluku.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Januari 2026.
Insentif diberikan di luar gaji, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya, sehingga total penghasilan dokter spesialis yang bertugas di daerah bisa mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.
“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” kata Budi dikutip dari laman resmi Kemenkes.
Maluku menjadi salah satu wilayah sasaran utama program ini, bersama Nias, Papua, dan daerah terpencil lainnya yang masih mengalami keterbatasan tenaga dokter spesialis.
Selain insentif finansial, pemerintah juga menjanjikan dukungan fasilitas penunjang untuk memastikan dokter dapat bekerja dengan nyaman.
“Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas supaya mereka nyaman bekerja di daerah,” ujarnya.
Menurut Budi, ketimpangan distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan besar secara nasional.
Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia saat ini hanya meluluskan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jumlah yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di seluruh daerah.
Untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis, pemerintah mendorong program fellowship serta pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit sebagai solusi jangka menengah.
“Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun. Kita percepat melalui fellowship satu tahun,” jelasnya.
Ia juga menekankan, penempatan dokter spesialis di daerah seperti Maluku harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal.
“Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat dan SDM harus jalan barengn,” tegas Budi.(*)
