JENDELAMALUKU.COM – PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyetujui usulan pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp350 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dari pengajuan awal Pemprov Maluku sebesar Rp1,5 triliun.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Maluku Tenggara (Malra) meminta agar pembagian anggaran pinjaman ke 11 kabupaten/kota di Maluku dilakukan secara merata.
Permintaan tersebut merujuk pada pengalaman pinjaman Rp700 miliar sebelumnya, di mana Malra hanya menerima Rp15 miliar. Jumlah itu dinilai tidak sebanding dengan alokasi untuk daerah lain di Maluku.
“Selama ini perhatian terhadap Malra seolah tidak ada sama sekali. Pinjaman SMI dari era lalu juga tidak berdampak apa-apa bagi daerah kami,” ujar Ketua DPRD Malra, Senin (25/5/2026).
Ia menegaskan, peruntukan anggaran harus jelas dan pembagiannya untuk setiap daerah harus sama porsinya.
“Semua wilayah di Maluku berhak mendapat perhatian yang sama. Kita berhak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Malra juga bagian dari Maluku. Jangan ada tebang pilih dan alokasi lebih besar untuk daerah tertentu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah infrastruktur milik Pemprov Maluku di Malra yang rusak namun belum mendapat penanganan.
“Ada Jembatan Rumadian-Dian yang ambruk 10 bulan lalu, tapi belum juga diperbaiki. Akibatnya masyarakat harus memperbaiki secara swadaya. Ini wajah pemerintahan Pemprov Maluku,” katanya.
Selain itu, jalan di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, ruas Fako ke Hollat, kini sudah tidak bisa dilintasi warga.
“Kita berharap pinjaman SMI ini benar-benar berdampak untuk pemulihan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemprov Maluku,” pintanya.
