TUAL, JENDELAMALUKU.COM – Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), DPD KNPI Provinsi Maluku Hamid Fakaubun, menyesalkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), beberapa waktu lalu.
Dalam musda tersebut menetapkan Kace Ecep Ubro sebagai Ketua KNPI Malra, dengan mekanisme aklamasi.
Ironisnya Musda ini mengklaim melibatkan 84 Organisasi Kepemudaan (OKP) di lingkup Malra.
Penetapan Ketua KNPI Malra sontak memicu reaksi publik, pasalnya sebelum Musda digelar OKP Cipayung Plus telah menyatakan tarik mandat dari Musda KNPI Malra.
“Musda ini telah dicederai oleh oknum-oknum alumni Pemuda yang mengatasnamakan KNPI, mereka
Merusak marwah dan citra organisasi ini,” ujar Fakaubun, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, mereka melakukan intervensi terhadap proses pemilihan dengan cara memperjual belikan organisasi kepada kandidat tertentu.
“Hal ini sangat merusak marwah dan martabat pemuda, sebab sejak awal sudah di didik dan diajarkan transaksional, kalau seperti ini apa yang mau diharapkan oleh pemuda kedepan,” kesalnya.
Fakauban mengemukakan, poses persidangan yang awalnya berjalan baik tiba-tiba dikacaukan oleh oknum pemuda yang hadir dalam keadaan mabuk dan memukul pimpinan sidang.
“Herannya permasalahan ini tidak dibawa ke ranah hukum, setidaknya harus Laporan Polisi dari Korda atau pun pengurus DPD I yang hadir terkait insiden tersebut, mereka malah mendukung,” tandasnya dengan nada heran.
Untuk itu, selaku ketua Bidang OKK sangat menyayangkan sekaligus mengecam tindak tersebut sebab itu bukan lagi forum untuk adu visi misi namun malah menjadi forum adu otot.
“Seharusnya, aktivitas musda ditunda dulu dan permasalahan pemukulan diselesaikan, bukan malah sebaliknya Korda Ilegal dan sejumlah oknum pengurus DPD I satu beserta senior-senior yang miskin integritas, malah berkongsi mengatur forum musda baru dan melahir Pimpinan yang cacat secara prosedural,” cetusnya.
Proses pembodohan dan Ilegal seperti ini harusnya jangan dibiarkan, jangan memaksa syahwat politik nanti publik menilai Pengurus DPD Maluku tidak berdiri netral malah mendukung kandidat tertentu dan di duga kuat sudah masuk angin.
“Secara organisasi saya sangat tidak menyetujui keputusan sepihak hari ini, dan menilai proses hari ini ilegal sebab tidak melibatkan Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki basis kultural dan intelektual yang kuat, merekalah punya kekuatan sejarah yang melahirkan KNPI,” imbuhnya.
Fakaubun menambahkan, bagaimana mungkin kita bermusyawarah tanpa Organisasi Cipayung Plus semisal HMI, IMM, GMNI,KAMMI DAN PMKRI, apalagi pimpinan Kecamatan tidak dilibatkan dan terkakhir forum tidak korum tapi tetap saja dipaksakan untuk melanjutkan musyawarah yang inkonstitusional tersebut.
