LANGGUR, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berkomitmen memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok rentan yang terdampak tekanan sosial dan ekonomi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara,Thaher Hanubun, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kei Besar, Minggu (24/5/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada kebijakan di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan hidup.
“Karena itu, proses penyaluran bantuan sosial harus dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan diawasi secara serius agar tidak menimbulkan kesalahan penerima,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kondisi sosial yang masih dihadapi sebagian warga.
“Bantuan harus sampai kepada mereka yang memang membutuhkan. Jangan sampai hak masyarakat yang berhak justru tidak diterima karena lemahnya pendataan atau pengawasan,” tegasnya.
Hanubun juga meminta seluruh pihak terkait, mulai dari aparatur desa hingga petugas lapangan, agar tidak hanya bekerja berdasarkan data administrasi, tetapi turun langsung melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Pendataan yang akurat dinilai menjadi kunci agar setiap intervensi pemerintah berjalan efektif dan adil.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Malra turut memberikan penekanan keras agar program sosial tidak dijadikan alat kepentingan politik.
“Bansos, harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan, bukan karena kedekatan pribadi, pengaruh, maupun pertimbangan di luar aturan,” pungkasnya.
Bupati Maluku Tenggara Minta Bansos Harus Tepat Sasaran
Maluku Tenggara







