TERNATE, JENDELAMALUKU.COM – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk memperkuat pengawalan program percepatan elektrifikasi masyarakat, khususnya pembangunan listrik desa (Lisdes) dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi antara jajaran PLN UIW MMU dan Kejati Maluku Utara di Ternate, 27 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi untuk memastikan program ketenagalistrikan di wilayah kepulauan tersebut berjalan sesuai ketentuan.
General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Dony Noor Gustiarsyah mengatakan, dukungan berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik sekaligus memperluas akses energi bagi masyarakat.
“Program ketenagalistrikan yang kami jalankan merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan akses energi masyarakat dan mendorong kemandirian energi nasional,” ujar Dony.
Menurut dia, PLN membutuhkan dukungan Kejati Maluku Utara agar pembangunan Lisdes maupun pengembangan pembangkit energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dapat terlaksana dengan baik.
Salah satu program yang tengah didorong adalah pengembangan PLTS yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS). Teknologi tersebut diarahkan untuk memperluas pemanfaatan energi bersih sekaligus mendukung penyediaan listrik bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Pengembangan PLTS-BESS juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar minyak, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses infrastruktur.
Dony mengatakan kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas banyak pulau membuat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Maluku Utara memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak agar program strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejati Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy mengatakan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat hingga masyarakat penerima manfaat.
