AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Status dan batas lahan seluas 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, masih belum menemui kejelasan.
Perbedaan keterangan mengenai status kepemilikan membuat Komisi I DPRD Maluku berencana melakukan verifikasi langsung bersama pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak pengadilan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Maluku bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (11/11/2026).
Rapat dihadiri Direksi CV Batu Seram Jaya, Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen and Partners, Kepala Desa/Raja Negeri Laimu, Kanwil BPN Provinsi Maluku, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.
Pembahasan antara lain menyangkut dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan barang yang menjadi objek sita jaminan, termasuk informasi mengenai penyewaan lahan kepada CV Batu Seram Jaya.
Lahan seluas 647 hektare tersebut sebelumnya berkaitan dengan sengketa lahan dan tuntutan pembayaran ganti rugi masyarakat terhadap kelompok usaha PT Djayanti Group melalui PT Maluku Dinamika Semen.
Dalam perkembangan perkara, lahan dimaksud disebut menjadi objek sita jaminan Pengadilan Negeri Masohi.
Sita jaminan tersebut berkaitan dengan upaya menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun, dalam RDP, muncul perbedaan keterangan mengenai status kepemilikan lahan.
Pemerintah Negeri Laimu menyebut tanah tersebut sebagai tanah negeri, sementara masyarakat Negeri Laimu melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik masyarakat/kaum Negeri Laimu.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solihin Buton mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil keputusan karena masih terdapat keterangan yang perlu diperjelas, khususnya terkait status tanah tersebut.
“Kita sudah mengambil sikap terkait dengan persoalan tanah di Laimu. Kita sudah mendengar seluruh pihak menjelaskan, tetapi memang belum ada satu keputusan yang harus kita ambil karena ada hal yang dijelaskan belum jelas terkait dengan status tanah itu,” kata Solihin kepada wartawan.
Menurut Solihin, perbedaan keterangan tersebut perlu diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Karena itu, Komisi I DPRD Maluku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan BPN untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
DPRD juga akan menyurati pengadilan guna memperoleh kejelasan mengenai objek dan batas lahan berdasarkan putusan yang telah ada.
