JAKARTA, JENDELAMALUKU.COM – Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026) diwarnai oleh gelombang kritik tajam terhadap pemerintah. Sebanyak 53 elemen massa yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi masyarakat sipil turun ke jalan di Jakarta untuk mengevaluasi dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan data di lapangan, aksi unjuk rasa ini dipusatkan di tiga titik utama, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR RI.
Massa aksi mulai bergerak menuju titik-titik tersebut sekitar pukul 14.00 WIB.
Pantauan JendelaMaluku.com di lokasi Bundaran HI, atmosfer aksi tampak diwarnai oleh aksi mimbar bebas.
Mahasiswa UI terlihat bergantian naik ke mimbar orasi untuk memaparkan tuntutan sekaligus membacakan puisi-puisi perjuangan.
Tak hanya mahasiswa, aksi tersebut juga diwarnai pembacaan puisi oleh seorang penulis puisi asal Makassar yang menyoroti gejolak perekonomian nasional saat ini.
“Mau makan apa dengan puisi? Seharusnya pertanyaannya seperti ini – Dengan puisi mau makan apa?” seru orator Makassar tersebut di hadapan massa aksi, mengkritik keras kondisi ekonomi yang kian menghimpit masyarakat.
Sebelumnya, di kawasan Bundaran HI ini massa sempat tertahan oleh barikade aparat kepolisian sebelum akhirnya berhasil merangsek ke tepi kolam untuk membentangkan spanduk aspirasi.
Sementara itu, aparat kepolisian telah disiagakan sejak pagi hari di sejumlah simpul rawan, mulai dari kawasan Tugu Tani, Gedung BGN, Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, hingga kompleks parlemen.
Lima Poin Tuntutan Utama
Dalam aksi evaluasi dua tahun pemerintahan ini, koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama:
- Desakan Status Bencana Nasional: Mendesak penetapan status bencana nasional untuk wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
- Evaluasi Anggaran Populis: Meninjau ulang serta menghentikan pemborosan anggaran untuk program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kawasan Food Estate/Kawasan Pengembangan Makanan (KDMP).
- Keadilan Sosial & Pendidikan: Menurunkan biaya pendidikan, menjamin akses layanan dasar yang merata, serta menyediakan lapangan kerja berkualitas.
- Pemberantasan Korupsi & Penegakan Hukum: Menghentikan instrumentalisasi hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan serta menuntaskan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Kebebasan Sipil & HAM: Memulihkan kebebasan berekspresi, mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghentikan militerisasi ruang sipil.(*)
