JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Ambon dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Prosesnya mengacu pada mekanisme perencanaan daerah, bukan kepentingan pribadi maupun identitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, Sabtu (22/8/2026). Ia menampik adanya praktik nepotisme dalam penentuan arah pembangunan oleh Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dan Wakil Wali Kota Ely Toisutta.
“Tidak ada nepotisme dalam pembangunan. Semua program dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan melalui mekanisme perencanaan, secara berjenjang hingga tingkat Kota Ambon,” tegas Lekransy.
Pernyataan ini untuk menyikapi aspirasi masyarakat terkait pemerataan pembangunan jalan dan penyediaan air bersih di sejumlah wilayah.
Lekransy menjelaskan, program Dinas PUPR Kota Ambon berpedoman pada RKPD, rencana pembangunan daerah, dan kemampuan APBD. Penentuan prioritas juga melihat tingkat kerusakan infrastruktur, kepadatan penduduk, nilai strategis jalur, dan kelayakan teknis.
“Kebutuhan perbaikan di seluruh wilayah sangat besar, sementara anggaran terbatas. Karena itu pembangunan dilakukan bertahap,” ujarnya.
Untuk pemeliharaan jalan 2026, PUPR menangani ruas Jalan Tsanawiyah di Kampung Kisar, Desa Batu Merah. Tender dijadwalkan Senin (24/8/2026) dengan pagu Rp600 juta. Sementara pemeliharaan aspal Jembatan Jodoh dengan pagu Rp1 miliar sudah selesai tender dan ditargetkan mulai minggu depan.
Selain itu, perbaikan ringan akan dilakukan melalui anggaran “zero hole” di sekitar Jalan Gunung Malintang dan Kanawa.
Pemkot juga memperjuangkan program Inpres Jalan Daerah dari pusat. Tiga ruas yang lolos yakni Waiheru, Nania, dan Wailete.
Untuk air bersih, pembangunan jaringan dan perbaikan kebocoran 2024–2026 mencakup 24 lokasi sepanjang 12.426 meter di wilayah PT Perumda Tirta Yapono. Sementara wilayah konsesi DSA meliputi Karang Panjang, sebagian Batu Merah, Pandan Kasturi, dan sebagian Hative Kecil.
“Pembangunan dilakukan bertahap sesuai prioritas. Bukan karena latar belakang identitas wilayah,” tandasnya.
Lekransy mengimbau masyarakat mengecek informasi melalui kanal resmi Pemkot. “Pemerintah tidak alergi kritik. Kritik dan partisipasi masyarakat dibutuhkan agar pembangunan lebih baik, adil, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
