“Penelitian ini kami laksanakan sebagai bahan evaluasi sejauh mana pelayanan dan pengamanan yang dilakukan kepolisian berjalan baik, sehingga hak konstitusi warga negara untuk menyampaikan aspirasi tetap terjamin, namun ketertiban umum tetap terjaga. Penanganan yang tidak tepat tentu akan berdampak buruk bagi stabilitas daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, penelitian ini menggunakan metode campuran (Mix Method) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap kuantitatif yang telah dilakukan sebulan sebelum kedatangan tim, survei disebar kepada 251 responden yang terdiri dari 199 personel Polri dan 52 warga masyarakat Kota Tual.
“Data tersebut dikumpulkan untuk memetakan harapan, persepsi, dan kualitas layanan keamanan menurut pandangan publik maupun aparat,” kata dia.
Sedangkan, tahap kualitatif yang berlangsung hari ini melibatkan sesi wawancara mendalam dengan unsur kepolisian, perwakilan pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Tim berharap informasi yang didapat bersifat objektif dan apa adanya, guna menjadi dasar penyusunan saran dan rekomendasi bagi pimpinan Polri di tingkat pusat. Nantinya, rekomendasi ini akan menjadi acuan model penanganan unjuk rasa yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan harapan masyarakat,” pungkasnya.
