AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Penataan Pasar Mardika Ambon kembali menjadi sorotan setelah para pedagang mulai berjualan lagi di badan jalan, hanya beberapa waktu setelah penertiban dilakukan.
Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah membangun Gedung Baru Pasar Mardika, penggunaan fasilitas tersebut belum optimal.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang meninjau langsung kondisi pasar pada Jumat (13/6/2025) pagi, mengakui bahwa para pedagang masih enggan meninggalkan area jalan dan emperan, meskipun telah disediakan tempat berjualan yang resmi.
“Gubernur sudah menginstruksikan untuk pedagang yang berjualan di emperan jalan agar segera ditertibkan,” ujarnya dikutip dari malukuprov.go.id.
Namun hingga kini, yang terdengar kembali hanyalah imbauan.
Tidak ada kepastian langkah konkret atau penindakan terhadap pelanggaran, bahkan setelah instruksi langsung dari Gubernur Hendrik Lewerissa turun.
“Hari ini Gubernur masih di Jakarta, tapi saya sudah melaporkan hasil peninjauan tadi, nantinya beliau akan datang, akan dilaporkan keseluruhan bersama OPD terkait dan memutuskan langkah apa yang akan diambil…,” jelas Vanath.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana komitmen Pemerintah Provinsi dalam mengelola pasar rakyat yang menjadi pusat ekonomi masyarakat Ambon?
Pasalnya, penertiban seolah dilakukan setengah hati, dengan penegakan aturan yang tak konsisten.
Sementara itu, pedagang terus kembali ke badan jalan, memicu kemacetan dan ketidaknyamanan publik.
Wagub juga menanggapi kritik yang menyebut Pemprov gagal mengelola pasar tersebut.
Ia menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan dan langkah-langkah akan diambil, meski belum dijelaskan kapan dan bagaimana realisasinya.
“Hari ini Gubernur masih di Jakarta… termasuk dengan para pedagang harus tertib dan kembali masuk ke dalam lokasi pasar yang tersedia, hal itu akan segera kami kerjakan,” tegasnya lagi.
Ia juga menekankan bahwa pedagang yang telah memiliki lapak di gedung baru diminta segera menempatinya, dan menegaskan akan ada penertiban ulang jika pelanggaran tetap terjadi.
“Semoga saja dengan informasi dan imbauan ini, bisa didengar, bisa terklarifikasi dan bisa dipatuhi oleh para pihak yang menggunakan Pasar Mardika itu sebagai tempat untuk berusaha,” tutupnya.
Namun di tengah situasi yang berulang, imbauan semata tampaknya belum cukup.
Publik kini menanti lebih dari sekadar kunjungan lapangan dan laporan antar pejabat—yang dibutuhkan adalah tindakan nyata dan tegas, agar penataan pasar yang menghabiskan anggaran besar benar-benar dirasakan manfaatnya.(*)
