AMBON, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) dengan pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) sebagai upaya memperkuat pendidikan yang inklusif, toleran, dan bebas dari kekerasan di lingkungan sekolah.
Program tersebut merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama Institut Leimena, Sasakawa Peace Foundation (SPF), INOVASI, serta didukung Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peluncuran berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Ambon, Senin (13/7/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie mengatakan, penerapan BSAN menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga mengedepankan rasa aman, nyaman, dan penghormatan terhadap keberagaman.
“Peluncuran BSAN adalah langkah strategis untuk menghadirkan wajah baru pendidikan di Maluku. Pendidikan bukan hanya berorientasi pada capaian akademis, tapi kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran,” kata Sadali.
Menurutnya, karakter masyarakat Maluku yang hidup dalam keberagaman menjadi modal penting dalam penerapan BSAN. Karena itu, pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya dinilai relevan untuk menanamkan nilai toleransi, empati, serta semangat hidup sebagai orang basudara.
“Provinsi Maluku kaya akan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman ini fitrah yang harus terus kita jaga melalui pendidikan. Oleh karena itu, literasi keagamaan lintas budaya sangat penting untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan empati, serta semangat hidup bersama ‘Orang Basudara’,” ujarnya.
Peluncuran BSAN diikuti sekitar 120 peserta yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan pengawas dari berbagai jenjang pendidikan di Maluku.
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi BSAN. Menurutnya, pembentukan budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah dan sekolah, tetapi juga orang tua, masyarakat, hingga media.
“Konsep BSAN ini melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, mulai dari Kementerian, pemerintah daerah, hingga orangtua, masyarakat, dan media. Upaya menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman adalah tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat,” katanya.
