MalukuTual

Gandeng PT Pos hingga PLN Nusantara Power, Pemkot Tual Perkuat Layanan Publik dan Ekonomi Maritim

×

Gandeng PT Pos hingga PLN Nusantara Power, Pemkot Tual Perkuat Layanan Publik dan Ekonomi Maritim

Sebarkan artikel ini

Ekonomi Maritim Tual

22/7/2026 - Kota Tual
TUAL: Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Tual dengan PT Pos Indonesia, PT Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, dan PT PLN Nusantara Power Services Unit Langgur di Aula Kantor Wali Kota Tual, Selasa (21/7/2026). (JendelaMaluku.com - Megarivera Renyaan)

TUAL, JENDELAMALUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tual memperkuat kolaborasi dengan sejumlah badan usaha milik negara dan instansi strategis guna meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Tual dengan PT Pos Indonesia, PT Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, serta PT PLN Nusantara Power Services Unit Langgur di Aula Kantor Wali Kota Tual, Selasa (21/7/2026).

Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat mengatakan, sinergi dengan berbagai mitra strategis ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, logistik, energi, hingga pengelolaan lingkungan, termasuk bagi warga yang berada di wilayah kepulauan.

Menurutnya, kerja sama dengan PT Pos Indonesia diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelayanan pemerintah sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baja Juga :  Masjidil Haram Padat, Jemaah Diimbau Salat di Hotel dan Masjid Sekitar

“Kerja sama dengan PT Pos diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Renuat.

Di sektor kelautan, Renuat berharap kerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual tidak hanya berfokus pada aspek kebersihan lingkungan pelabuhan, tetapi juga dikembangkan untuk memperkuat perekonomian daerah melalui sektor perikanan.

“Kedepannya kita perlu berdiskusi bersama untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah di bidang perikanan dan kelautan guna memperkuat ketahanan ekonomi kita,” katanya.
Ia mengungkapkan, potensi terbesar Kota Tual berada pada sektor perikanan dan kelautan.

Namun, kebijakan pengelolaan wilayah penangkapan ikan di Zona 714–718 yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat membuat sebagian besar hasil tangkapan langsung dipasarkan ke luar daerah.

Baja Juga :  Konversi Motor Listrik di Ambon Dibuka, PLN Siapkan SDM dan Peluang Usaha Baru

Kondisi tersebut, menurut Renuat, turut memengaruhi besaran dana bagi hasil yang diterima daerah dari sektor perikanan dan kelautan.

Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menetapkan Kota Tual sebagai salah satu dari dua daerah di Maluku yang menerima program strategis Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.

Program tersebut direncanakan diperluas pada 2027 dengan penambahan empat kampung nelayan sebagai lokasi pengembangan.

Renuat optimistis program tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor hasil perikanan hingga mencapai 100 ton per bulan.

“Dengan ini, ekspor bisa mencapai 100 ton per bulan. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, PAD, dan penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.(*)

Baca artikel menarik lainnya dari JENDELAMALUKU.COM Di CHANNEL TELEGRAM