TUAL, JENDELAMALUKU.COM – Kebijakan Pemerintah Kota Tual yang mengusulkan razia kendaraan bermotor di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BTN Tual sebagai upaya mengurai antrean BBM menuai beragam tanggapan di media sosial.
Sejumlah warganet menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan distribusi bahan bakar minyak di daerah.
Perdebatan muncul setelah beredarnya surat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tual Nomor 005/16 tertanggal 6 Agustus 2026 tentang permohonan pelaksanaan swiping dan penindakan kendaraan bermotor.
Surat tersebut ditujukan kepada Polres Tual dan Tim Pembina Samsat Tual.
Dalam surat itu, TPID merekomendasikan pelaksanaan razia di sekitar SPBU sekaligus penindakan terhadap kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi sebagai bagian dari upaya mengurangi antrean BBM yang diduga disalahgunakan oleh sebagian pengguna.
Kebijakan tersebut kemudian menjadi perbincangan di media sosial Facebook.
Sejumlah pengguna menyampaikan kritik dengan menilai razia kendaraan bukan solusi utama atas persoalan antrean maupun kelangkaan BBM.
Salah satunya disampaikan akun Facebook Koya Mfb, yang mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih dahulu memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik sebelum melakukan penindakan di lapangan.
“Surat Pemerintah Kota Tual yang meminta Polres dan Tim Pembina Samsat melakukan swiping serta penindakan kendaraan bodong di area SPBU memunculkan pertanyaan besar. Apakah akar persoalan kelangkaan BBM benar-benar terletak pada kendaraan bodong atau justru pada lemahnya tata kelola distribusi dan pengawasan,” tulisnya, Selasa (11/8/2026).
Pemilik akun yang juga diketahui sebagai Ketua HIPMI Kota Tual itu menilai pemerintah perlu memastikan kuota BBM sesuai kebutuhan masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap penyaluran.
Ia juga mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi persoalan kelangkaan BBM, termasuk koordinasi dengan Pertamina untuk menjamin ketersediaan pasokan.
“Jangan sampai aparat kepolisian menjadi garda terdepan menghadapi kemarahan masyarakat, sementara penyebab utama kelangkaan tidak diselesaikan. Masyarakat membutuhkan solusi nyata berupa transparansi distribusi, kepastian stok, dan pengawasan yang efektif,” tulisnya.
Kritik serupa disampaikan akun Facebook Wajid Nuhuyanan.
Menurutnya, razia kendaraan lebih berkaitan dengan penegakan ketertiban lalu lintas dan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan distribusi BBM.
Ia menilai kelangkaan BBM dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan kuota, keterlambatan pasokan hingga dugaan penimbunan.
