TUAL, JENDELAMALUKU.COM – Potensi perikanan di perairan Arafura, Maluku, mulai dioptimalkan melalui pengoperasian 33 kapal perikanan berbendera Indonesia.
Pemerintah berharap aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir.
Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi kerja sama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) yang mulai dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, puluhan kapal tersebut disiapkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang mencakup perairan Arafura.
Menurut Trenggono, kerja sama tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.
Pemerintah juga ingin aktivitas penangkapan ikan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di kawasan pesisir.
“Kerja sama ini harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, baik melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penguatan industri perikanan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha, maupun pengembangan teknologi dan rantai pasok perikanan nasional,” kata Trenggono saat menghadiri implementasi kerja sama tersebut di Tual, Kamis (24/9/2026).
Ia menilai, optimalisasi potensi perikanan di Arafura perlu diikuti dengan modernisasi armada serta penguatan rantai pasok agar manfaat kegiatan perikanan dapat dirasakan lebih luas.
Selain aspek produksi dan ekonomi, Menteri KKP menekankan pentingnya memastikan seluruh proses penangkapan ikan berjalan sesuai dengan aturan.
Hal itu mencakup perizinan, kepatuhan kapal, aktivitas penangkapan, proses pendaratan dan pembongkaran hasil tangkapan, pencatatan hasil tangkapan hingga pengawasan.
Trenggono juga meminta agar hasil tangkapan dari setiap kapal dapat ditelusuri dengan jelas.
“Setiap ikan yang ditangkap harus dapat ditelusuri asal-usulnya, setiap kegiatan dapat dipantau, dan setiap pelaku usaha memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Menurut dia, sistem tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha, sekaligus menjaga kepercayaan Indonesia dengan mitra kerja sama internasional.
Implementasi kerja sama RI-Tiongkok melalui skema TCG ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan perikanan tangkap yang lebih modern dan produktif, tanpa mengabaikan aspek kepatuhan, pengawasan serta keberlanjutan sumber daya ikan.
