AMBON, JENDELAMALUKU.COM – PT Pertamina Patra Niaga mulai memberlakukan jam layanan lebih awal untuk pengisian Biosolar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ambon.
Kebijakan ini diterapkan mulai pukul 05.00 WIT sebagai upaya mengurai antrean kendaraan dan menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar SPBU.
Penyesuaian waktu pelayanan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi Pertamina bersama Kepolisian, mitra SPBU, dan Asosiasi Supir Truk pada Agustus 2026.
Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi mengatakan, pembukaan layanan lebih awal diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna Biosolar sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pada jam sibuk pagi hari.
“Layanan Biosolar di Kota Ambon dibuka mulai jam 5 pagi agar para pengguna Biosolar dapat mengisi lebih awal sebelum jam sibuk pada pagi hari,” jelas Bramantyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan ketertiban di area SPBU sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Selain mengatur waktu pelayanan, Pertamina memastikan perencanaan pasokan Biosolar ke SPBU dilakukan secara optimal guna menjaga ketersediaan stok dan mendukung kelancaran distribusi.
Bramantyo menyebutkan, pengaturan jadwal suplai dan proses bongkar BBM yang tepat waktu menjadi bagian dari upaya mengurangi kepadatan di SPBU.
“Stok kami terus jaga, penyaluran pun saat ini dilakukan sesuai aturan penugasan yang diberikan kepada Pertamina. Ini adalah bentuk transparansi penyaluran BBM bersubsidi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pertamina akan memprioritaskan pasokan dari Integrated Terminal Wayame ke SPBU di Ambon agar layanan yang dimulai lebih pagi dapat berjalan maksimal.
Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi Diperketat
Di sisi lain, upaya menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina.
Pada 14 September 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, dan Pertamina untuk membahas keandalan pasokan serta ketersediaan BBM di wilayah Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang menjelaskan bahwa antrean yang terjadi di sejumlah SPBU di Maluku berkaitan dengan kendaraan logistik yang mendapatkan pengaturan khusus.
“Kita melihat fenomena adanya antrean di sejumlah SPBU. Namun, untuk wilayah Maluku, saya tegaskan bahwa antrean tersebut khusus kendaraan-kendaraan logistik. Memang ada pengaturan di situ,” kata Dadang seusai rapat koordinasi, Senin (14/9/2026).
